Peta Kemandirian Fiskal Pemda: Berapa Banyak Daerah yang Mampu Membiayai Belanjanya Sendiri?

Salah satu indikator utama kesehatan fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah membiayai belanja operasional dan pembangunannya dari penerimaan internal — yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketika PAD dibandingkan langsung dengan Realisasi Belanja Daerah, terdapat kesenjangan (fiscal gap) yang signifikan di hampir seluruh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Selisih inilah yang selama ini ditopang oleh dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dua Sudut Pandang Kemandirian

Untuk mengukur kemampuan daerah secara objektif, analisis ini menyajikan dua metrik:

Selisih Nominal (PAD - Belanja): Menggambarkan seberapa besar nominal subsidi tunai yang dibutuhkan daerah setiap tahunnya agar roda pemerintahan tidak defisit. Pada kota metropolitan atau provinsi dengan APBD puluhan triliun, defisit nominal ini bisa mencapai belasan triliun rupiah meskipun porsi penerimaan pajaknya besar.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ((PAD / Belanja) × 100%): Menggambarkan persentase kemandirian murni. Berdasarkan klasifikasi keuangan daerah (Permendagri / Teori Halim):
- Instruktif (< 25%): Ketergantungan sangat tinggi pada pusat. Kebijakan dominan ditentukan transfer.
- Konsultatif (25% – 50%): Ketergantungan sedang. Pusat mulai berperan sebagai konsultan pendamping.
- Partisipatif (50% – 75%): Daerah mendekati mandiri. Porsi PAD mampu membiayai separuh lebih belanja.
- Delegatif (> 75%): Daerah mandiri secara fiskal.

Pola Nasional yang Terlihat

Dari 546 pemerintah daerah yang dipantau sejak tahun 2011 hingga 2026:

Lebih dari 80% Pemda berada pada level Instruktif (< 25%), khususnya kabupaten-kabupaten di luar Pulau Jawa dan daerah hasil pemekaran otonomi baru.
Daerah dengan rasio Delegatif (> 75%) terkonsentrasi pada kota metropolitan besar dan provinsi sentra ekonomi (seperti DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, dan Kab. Badung sebelum pandemi).
Untuk tahun berjalan (2026), angka realisasi diukur dari posisi bulan terbaru yang tersedia pada laporan keuangan bulanan.

Gunakan penjelajah interaktif di bawah untuk menyaring data per tahun anggaran, memilih provinsi, atau mengurutkan pemda berdasarkan defisit nominal maupun rasio kemandirian.